Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Drs Rully Wahyu Prasetyowanto ME

BERITABLITAR.COM – Pasca dilaunchingnya pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), pengurusan perizinan semakin praktis. Dengan demikian lebih memudahkan bagi masyarakat yang akan mengurus izin, lebih mudah dan cepat. Kabupaten Blitar, merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang telah menerapkan layanan online tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Drs Rully Wahyu Prasetyowanto ME mengatakan, saat ini mengurus izin di Kabupaten Blitar semakin praktis, mudah, dan cepat.

“Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP, namun bagi masyarakat yang ingin mengurus izin usaha dapat mengimput (atau mendaftar) dari mana saja melalui jaringan internet. Dengan catatan, data yang diinput telah lengkap,” kata Rully Wahyu Prasetyowanto, Senin (29/10/2018).

Lebih lanjut Ruly menyampaikan, para pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha dan badan umum bisa langsung melakukan input data. Dimana, untuk perorangan cukup KTP, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP, ijin usaha sudah bisa direalisasi dalam waktu satu jam. Namun jika jawaban salah, maka secara otomastis akan ditolak oleh sistem.

“Caranya mudah yaitu melalui email, masukan ke password, nama pengguna. Kemudian masuk ke login maka ijin usaha sudah jadi,” jelasnya.

Ruly menyebut, sistem OSS ini sudah terintergrasi dan terkonek dengan Kementrian lembaga pemerintah yang lain, termasuk didalamnya Kantor Bea Cukai, dan KPP Pratama. Termasuk NIB sebagai hak akses kepabeanan, dan print outnya selembar kertas yang ada logo Garuda dan barcodenya tidak ada tandatangan dari pejabat yang bersangkutan. Kode ini jika dilihat di situs OSS nanti akan kelihatan data pemegang perusahaan.

“Perusahaan yang telah melakukan perijinan melaui OSS ini, pihak perbankan tidak ragu lagi terhadap perusahaan tersebut, karena memiliki ijin usaha yang resmi,” tandasnya.

Ruly menambahkan, saat ini terdapat 20 sektor usaha yang merupakan objek yang masuk ke dalam OSS ini, termasuk perdagangan, perindustrian, perhubungan, kesehatan dan lain sebagainya. Terkecuali ijin migrasi dan perbankan tidak masuk OSS.

“Masa berlaku perizinan ini, sepanjang tidak ada kegiatan dan perluasan usaha. Namun jika kemudian tim teknis pengawasan di lapangan menemukan ijin usaha yang berbeda atau tidak sesuai, maka akan dilakukan sanksi, dari teguran hingga pencabutan ijin,” jelasnya.

Ditegaskan Ruly, administrasi melalui sistim OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah gratis tidak dipungut biaya, kecuali yang mempengaruhi restribusi daerah seperti, pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), ijin lokasi, ijin lingkungan gratis.

Ke depannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, akan mencari cara untuk sistem otomasi OSS kepada masyarakat, agar aksesnya dipermudah. Salah satunya progam OSS JOS atau pengiriman OSS, tim akan turun ke wilayah atau ke komunitas usaha.

“Kita sudah merealisasikan sistem ini di Desa Panggungrejo dengan pengurusan izin melalui OSS, hanya dalam waktu sejam jadi izin usahanya. Selain itu, kita juga meluncurkan program di kecamatan yang disebut Caping OSS (Kecamatan Pendamping OSS),” pungkas Rully Wahyu Prasetyowanto.

Untuk diketahui, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) ini, berdasarkan PP No 24 tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 yang dilaunching oleh Presiden Jokowi pada 9 Juli 2018 lalu. Sementara banyak daerah yang belum menerapkan layanan tersebut. Namun di Kabupaten Blitar pada pertengahan Agustus 2018 lalu telah memberlakukan OSS. (Fajar AT/Mey)

DPRD Kabupaten Blitar Bahas Rancangan APBD 2019 Disampaikan Secara Marathon  
Dipastikan, Ratusan Penyehat Tradisional di Blitar Belum Berizin  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.