Ratusan GTT wilayah Wonodadi melakukan aksi mogok ngajar

BERITABLITAR.COM –  Sekitar 200 honorer kategori dua (K2) se Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar melakukan aksi unjuk rasa  di UPTD Dinas Pendidikan Korwil Wonodadi, Kamis (20/09/2018).

Mereka memprotes batasan usia  yang ditetapkan dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Sesuai Permen PAN-RB 36/2018, batas usia bagi pegawai K2 yang ingin ikut seleksi CPNS 2018 maksimal adalah 35 tahun per 1 Agustus 2018. Sedangkan sebagian besar honorer K2 di Kecamatan Wonodadi yang terdiri Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) sudah berusia lebih dari 35 tahun.

Aksi unjuk rasa ini dilanjutkan dengan aksi mogok mengajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Wonodadi. Aksi mogok mengajar ini rencananya akan dilakukan sampai Sabtu (29/09/2018) mendatang. Jika tidak ada tanggapan dan kepeduliam dari Pemerintah, dimungkinkan waktunya akan dperpanjang.

Dwi R. Setya Ningsih, GTT UPTD SD Desa Gandekan 4 Kecamatan Wonodadi mengatakan, jika pengabdian mereka selama ini agar dihargai.

“Bayangkan saja kami rata-rata sudah mengabdi puluhan tahun. Saya sendiri bahkan sudah 18 tahun mengabdi. Lalu hanya karena batasan usia kami tidak bisa ikut seleksi CPNS,” keluh Dwi R. Setya Ningsih.

Menurut Dwi, di Kecamatan Wonodadi hanya segelintir honorer K2 yang bisa mengikuti seleksi CPNS 2018. Sisanya terkendala batasan usia. Pihaknya berharap aksi tersebut mendapat respon dari pemerintah. Sehingga mereka memiliki harapan mendapatkan SK CPNS setelah puluhan tahun mengabdi.

“Apalagi tahun 2018-2019 ini juga banyak guru yang sudah purna tugas. Untuk itu tolonglah keberadaan kami ini dilirik dan tidak diabaikan dipandang sebelah mata,” tandasnya.

Sementara Ketua Korwil Pendidikan Wonodadi Hairi Mustofa mengatakan, akibat aksi ini proses belajar mengajar di sejumlah SD di Wonodadi sedikit terganggu. Apalagi saat ini seluruh sekolah tengah melaksanakan  UTS. Akibatnya UTS  tersebut tidak berjalan maksimal karena per sekolah hanya dijaga oleh tiga orang guru, meliputi Kepala Sekolah dan dua orang guru PNS.

“Kami memahami keresahan guru honorer K2 namun kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Hairi.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan, pengangkatan honorer K2  merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Selama ini pemerintah daerah hanya bisa berupaya untuk menyampaikan aspirasi GTT dan PTT ke Pemerintah Pusat. Meski begitu, pihaknya berjanji akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta agar GTT dan PTT ini memikirkan dampak baik dan dampak buruk atas apa yang mereka lakukan. Artinya jangan sampai menelantarkan anak didik mereka masing masing. Kami di daerah tidak bisa berbuat banyak selain mengusulkan. Semuanya kewenangan pemerintah pusat,” jelas Budi Kusumarjaka. (Fajar AT)

Tanah Urug Proyek RSUD Srengat Blitar, Diduga Tidak Penuhi Standart
KPU Kabupaten Blitar Tetapkan DCT Pemilu 2019, Sebanyak 483 Orang  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.