Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, mensosialisasikan rencana pembangunan RSUD Srengat ke KPK, LKPP juga masyarakat, LSM, Ormas, dan penegak hukum di pendopo Agung Ronggo Hadinegoro.

BERITABLITAR.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten Blitar membangun RSUD Srengat di Desa Dandong Kecamatan Srengat, akan segera terwujud. Terkait pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemkab menilai pembangunan RSUD Srengat berpotensi menjadi ladang korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr.  Kuspardani.

Dokter  Kuspardani.mengakui, jika pihaknya tidak menutup mata jika selama ini pembangunan infrastruktur menjadi obyek paling rawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga dirasa perlu mengambil langkah untuk melakukan konsultasi dengan KPK maupun LKPP sebelum pembangunan RSUD Srengat dimulai.

“RSUD Srengat merupakan salah satu proyek yang cukup besar, sehingga memang memerlukan kehati-hatian dalam mengambil langkah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari”, kata Kuspardani kepada wartawan, Rabu (31/01/2018).

Kuspardani menyampaikan, dipastikan pembangunan RSUD Srengat akan direalisasikan tahun ini. Untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Srengat tersebut, Pemkab Blitar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 180 miliar dari APBD. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan secara multi years selama dua tahun. Anggaran sebesar Rp 180 miliar tersebut dengan rincian, di tahun 2018 sebesar Rp 90 miliar dan pada 2019 sebesar Rp 90 miliar.

“Di tahun pertama baru pembangunan gedung dan infrastrukturnya, sedangkan tahun kedua penataan alat kesehatan serta penataan personil”, tutur Kuspardani.

Pembangunan RSUD Srengat ini, lanjut Kuspardani, sebagai upaya memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Sebelumnya masyarakat Kabupaten Blitar bagian Barat memang menuntut agar Pemkab membangun sarana kesehatan di wilayah Blitar bagian Barat. Mengingat warga Kabupaten Blitar dibagian Barat sudah pasti keberatan jika harus menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wlingi.

“Saya masih ingat beberapa tahun lalu, warga bagian Kecamatan Srengat ke Barat sempat melakukan aksi unjuk rasa agar Pemkab membangun fasilitas kesehatan di sana. Karena bisa dibayangkan, jika mereka harus menempuh jarak jauh ke RSUD Wlingi. Untuk itu kita bertekat membangun RSUD Srengat untuk pemerataan pelayanan kesehatan”, ungkap dokter Kuspardani.

Selain melakukan konsultasi dengan KPK dan LKPP, Pemkab Blitar juga mensosialisasikan pembangunan RSUD Srengat ke masyarakat, LSM, Ormas, dan penegak hukum di pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Jalan Semeru Kota Blitar. (*)

Dishub Kota Blitar Ajak Masyarakat Perangi Pungli Parkir Dengan Bagi-Bagi Stiker  
Pansus Jatilengger Pecah, Ada Empat Kelompok  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.