Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto

BERITABLITAR.COM –Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar, Dwi Wahyudi (DW) dan Bendahara KONI, M. Arifin (MA) telah ditetapkan sebagai terpidana dan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Blitar. Keduanya menjadi terdakwa terkait kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) atau hibah sebesar Rp. 3 miliar untuk pengiriman atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)  di Banyuwangi 2015 lalu.

Penetapan terdakwa ini, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menetapkan keduanya yang bertanggungjawab atas kegiatan fiktif untuk Porprov Jatim 2015 lalu. Keduanya membuat kegiatan fiktif dengan anggaran Rp1,5 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 527 juta, sehingga Negara dirugikan Rp.  972 juta.

Mengacu kepada proses penanganan kasus dugaan korpsi dana KONI Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2015 lalu hingga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 972 juta. Dan mengingat kedua pejabata KONI Kabupaten Blitar bersetatus terpidana yaitu Ketua KONI Kabupaten Blitar, Dwi Wahyudi (DW) dan Bendahara KONI, M. Arifin (MA). Kini Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) melaporkan 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar ke bagian Tipikor Satrekrim Polres Blitar.

Ketua Umum KRPK, Mohamad Trijanto mengatakan, dari beberapa fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jawa Timur, mengungkapkan bahwa diduga ada sekitar 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Komisi IV periode 2014 – 2019, diduga juka telah ikut menikmati aliran dana korupsi KONI Kabupaten Blitar.

“Pihak penyidik memperoleh beberapa alat bukti yang mengarah kepada ke 12 anggota dewan dari Komisi IV. Dan selama proses penyidikan, bahkan setalah penetapan tersangka Ketua dan Bendahara KONI, ke 12 anggota Komisi IV tersebut telah mengembalikan dana dari dugaan hasil korupsi dana hibah untuk kegiatan KONI. Sesuai aturan kitab perundangan, dijelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus kasus tindak pidananya”, ungkap Trijanto, Senin (29/01/2018).

Dengan dasar tersebut, KRPK melaporkan ke 12 anggota Komisi IV periode 2014-2019 ke bagian Tipikor Satreskrim Polres Blitar.

“Mengacu pada azas praduka tak bersalah, kami selaku salah satu elemen masyarakat yang ingin merasakan kembali keadilan hukum berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Kami berharap agar kasus dugaan korupsi KONI Kabupaten Blitar yang melibatkan 12  anggota Komisi IV DPRD Kab Blitar tersebut, untuk segera diusut tuntas sesuai proses hukum yang berlaku dan tidak terkesan tebang pilih”, jelas Trijanto. (*)

Terjunkan 224 Personel untuk Amankan 908 TPS di Pilgub Jatim
Wali Kota Blitar Launching Program Karcis Parkir Berhadiah    
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.