Dokter Supriyo Iman Sp.Og, terdakwa kasus 279 KUHP tentang pernikahan yang tidak ijin istri sebelumnya.

BERITABLITAR.COM – Pengadilan Negeri Blitar hingga saat ini belum menerima surat salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) Nomor:306/MA/Pid/2017  tanggal 26 April 2017. Surat salinan putusan tersebut terkait putusan dr Soepriyo Iman, Sp Og yang dijerat dengan pasal 279 KUHP tentang pernikahan yang tidak ijin istri sebelumnya.

Kasus yang menimpa dr Soepriyo Iman dinilai ada kejanggalan. Sebab ekseksusi terhadap dr Soepriyo, tidak sesuai dengan pasal 270 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 270 tersebut disebutkan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Untuk itu panitera mengrimkan salinan surat putusan kepada Jaksa.

“Klien kami menerima perlakukan yang tidak menyenangkan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar”, kata Menurut Imam Syafi’i, SH MH, Kuasa Hukum dr Soepriyo Iman, Jumat (26/01/2018).

Bahkan, pihak keluarga dan Penasehat Hukum juga Pengadilan, sampai saat ini belum menerima salinan putusan dari MA.

“Kalau belum ada salinan kok sudah dilakukan eksekusi, ini kan tidak sesuai undang-undang,” tandas Imam Syafi’i.

Menurut Imam Syafi’I, sesuai dengan pasal 270 KUHAP dijelaskan, bahwa ekseskusi bisa dilakukan jika sudah ada salinan pengadilan. Meski belum turun salinan putusan, kliennya tetap akan mengajukan PK.

“Mengeksekusi klien kami, hanya berdasar petikan putusan, bukan salinan putusan. Itu artinya Kejaksaan sudah sewenang-wenang terhadap klien kami. Tentu saja ini harus kami sikapi dengan segera mengajukan gugatan PK”, terang Imam Syafi’I.

Sejak awal penanganan kasus ini, menurut Imam Syafi’I, terasa janggal dan mencurigakan, Pihaknya mengaku akan mengajuan PK dengan menyertakan bukti baru (novum) dan tidak ada batas waktunya atau bisa dilakukan kapanpun.

“Memang idealnya PK diajukan setelah kami mempelajari semua isi salinan putusan MA”, jelasnya.

Imam menambahkan, sebelum mendapatkan putusan dari Makamah Agung, dr Soepriyo dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Menurut Imam, Petikan Putusan dapat dilakukan terhadap terdakwa yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan (LP).

“Bahwa selama ini, klien kami tidak berada di dalam tahanan dan belum menerima putusan bebas dari PT, kami terima ekseks tersebut. Tapi ini klien kami kan ada di luar. Seharusnya eksekusi menunggu surat salinan putusan dari MA”, tegas Imam Syafi’i,

Untuk memepercepat proses PK ini, pihaknya juga sudah menghubungi MA, untuk segera mengirimkan surat salinan putusan MA ke Pengadilan Negeri Blitar.

“Bila surat salinan tersebut dinilai lamban turunnya, maka tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan menjemput bola dengan mendatangi MA”, tandasnya.

Eksekusi yang dipimpin Kasi Pidum, Milono, SH terhadap dr Soepriyo Iman, sudah sesuai peraturan. Pihaknya sudah menerima kutipan salinan putusan MA yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksaan eksekusi. Kutipan putusan ini juga sudah diterima oleh tersangka, dr Soepriyo Iman serta Penasehat Hukumnya.

“Kalau tidak sesuai prosedur tentu Kejaksaan tidak berani melakukan eksekusi. Karena tersangka juga sudah menerima petikan putusan, maka kita lakukan eksekui”, tegas Sementara Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar, Syafi Handari, SH, MH mengatakan

Sementara, Kepala Pengadilan Negeri Blitar, Agus Suhendro, SH,MH mengaku, bahwa pihaknya memang belum menerima surat salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) nomor putusan MA, Nomor:306/MA/Pid/2017  tanggal 26 April 2017.

“Kami sudah menerima petikan putusan yang juga ditembuskan pada Kejaksaan Negeri Blitar.

Namun kami belum menerima surat salinan putusan dari MA”, ungkapnya.

Belum turunnya surat salinan putusan tersebut, menurut Agus, tidak mempengaruhi pelaksanaan eksekusi, karena eksekusi merupakan ranah kejaksaan.

“Belum turunnya surat salinan putusan MA, tidak berarti membatalkan pelaksaan putusan terhadap terdakwa”, kata Agus.

Menanggapi pengajuan PK yang dilakukan oleh Tim Penasehat Hukum dr Soepriyo Iman, mengaku tidak menolak. Namun pengajuan PK tersebut, baru bisa dilaksanakan apabila surat salinan putusan dari MA sudah turun.

“Kami tidak menolak pengajuan PK, namun kami menyarankan agar dilakukan setelah surat salinan putusan turun. Karena turunya surat salinan putusan ini, akan disertai berkas perkara yang telah diputuskan”, papar Agus.  (*)

Bripka Paramadenis L, Setia 12 Tahun Personel  Tim INAFIS Polres Blitar Kota  
Pembangunan Pabrik Gula Kaulon Terancam Gagal, Investor Belum Pembebasan Lahan  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.