Aset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger seluas 20.865 meter persegi, lokasinya tepat di jalur ramai, jalan provinsi, juga dekat fasilitas umum
  • Jika Kalangan Eksekutif Ada Yang Diputus Bersalah, Seharusnya Kalangan Legeslatif Juga Ikut Bertanggungjawab

BERITABLITAR.COM – Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto, sependapat dengan pandangan pakar hukum Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Muhammad Dahlan. Bahwa terkait kasus tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger, sejak awal pemerintah daerah dinilai tidak konsisten. Dan pemindah tanganan aset harus berdasarkan persetujuan DPRD melalui rapat paripurna.

Menurut Trijanto, tidak konsistennya Pemkab Blitar terlihat, awalnya mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Taufik menanda tangani persetujuan pernyataan modal. Namun akhirnya berujung pada Keputusan Bupati Blitar terkait pelepasan aset daerah, dan tanpa adanya persetujuan DPRD melalui rapat paripurna. Padahal di dalam pasal 57 dan 58 Permendagri Nomor 17 tahun 2007, soal aset daerah dikatakan, bahwa pemindah tanganan aset harus berdasarkan persetujuan DPRD.

“Dugaan terjadinya konspirasi ini sudah mampu kita endus jauh hari,  ketika mantan Ketua DPRD menanda tangani persetujuan pernyataan modal. Padahal pelepasan aset harus melalui paripurna DPRD”, kata Trijanto kepada beritablitar.com, Rabu (24/01/2018).

Tanah Asset Pemkab Blitar di Jatilengger

Trijanto menambahkan, kalau hingga detik ini pengembalian kerugian negara belum dikembalikan, tapi kasus korupsi sudah di SP3 kan, maka perlu adanya langkah praperadilan untuk membongar kasus tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger kembali.

“Lucu… kasus korupsi sudah ada putusan inkraht untuk terdakwa Agus Budi Handoko, tapi kok pelaku intelektual lainnya dihentikan ? Dugaan korupsi ini, pasti dilakukan berjamaah. Jadi siapapun yang terbukti memerintah, mencairkan dan menikmatinya harus diproses secara hukum”, tandas Trijanto.

Pansus Jatilengger mengadakan rapat kerja bersama OPD terkait, dengan mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya

Menurut Trijanto, selama belum ada sidang paripurna untuk pelepasan asset, maka kerugian negaranya belum dikembalikan, dan kasusnya harus tetap jalan.

“Logikanya, kalau dari kalangan eksekutif sudah ada yang diputus bersalah, maka dari kalangan legislatif juga harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Bukankah kerugian negara Rp.1,3 miliar itu diawali kesepakatan antara eksekutif dan legislatif  ?”, jlentreh Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi. (*)

 

Diduga Tak Berijin, Aktivitas Tambang Batu Koral Dihentikan
Dari Awal Pemkab Tidak Konsisten Terkait Tukar Guling Aset Jatilengger  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.