Pansus Jatilengger mengadakan rapat kerja bersama OPD terkait, dengan mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya

BERITABLITAR.COM – Setelah minggu lalu Pansus Jatilengger memanggil 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan mengunjungi Biro Hukum Pemprov. Jatim juga Kejati di Surabaya. Pansus Jatilengger mengadakan rapat kerja bersama  OPD terkait, dengan mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya, Rabu (24/01/2018).

Dikatakan Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Muhammad Dahlan, sementara ini dia belum melihat dokumen secara lengkap. Namun sepanjang yang dia ketahui, sejak awal ada sedikit ketidak konsistenan Pemerintah Daerah. Menurutnya pihak Pemerintah Daerah yang awal idenya penyertaan modal, namun berujung pada keputusan Bupati terkait pelepasan aset daerah.

“Di dalam pasal 57 dan 58 Permendagri nomor 17 tahun 2007 soal aset daerah dikatakan, bahwa pemindah tanganan aset harus berdasarkan persetujuan DPRD. Berarti harus melalui sidang Paripurna. Namun ini prosedur tersebut tidak dilakukan”, kata Muhammad Dahlan kepada beritablitar.com, Rabu (24/01/2018).

Untuk memberikan saran sebagai bahan untuk mempertimbangkan pemberian rekomendasi, Dahlan merasa perlu mengkaji dokumen-dokumen hukum. Karena sementara ini pihaknya mengaku belum memahami permasalahan secara utuh.

“Hari ini saya diundang untuk memberikan pandangan-pandangan soal penyelesaian aset Pemkab Blitar di Jatilengger. Tapi saya akan mengkaji lagi dokumen hukum. Jadi saya perlu meminta dokumen tentang aset Jatilengger ini secera menyeluruh”, jelas Muhammad Dahlan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Penyelesaian Aset Jatilengger, Haryo Kusbroto menyampaikan, dalam raker ini belum ada kesimpulan. Karena Pansus Jatilengger masih mendengarkan masukan-masukan dari narasumber. Sementara untuk saran dari narasumber tidak menjadi rekomendasi mutlak yang akan disimpulkan pansus.

“Semua masukan ditampung sebagai referensi. Tapi prinsipnya pansus akan memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak dengan tukar guling ini. Kalau menyetujui staratnya bagaimana, dan jika tidak menyetujui syaratnya bagaimana. Ini yang masih kita gali”, kata Haryo Kusbroto. (*)

Jika Di SP3 Kan, Perlu Langkah Praperadilan Untuk Bongkar Kasus Jatilengger
Balita Di Blitar Meninggal Akibat Demam Berdarah  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.