Tim Penasehat Hukum dr. Soepriyo menunjukan dokumen-dokumen kliennya yang sebenarnya dan susuai fakta.

BERITABLITAR.COM – Atas pemberitaan di beberapa media terkait kasus dr. Soepriyo Iman, yang tidak sesuai fakta sebenarnya, bahwa dr. Soepriyo Iman dituding telah melakukan pemalsuan surat akta cerai untuk melakukan poligami. Tim Penasehat Hukum (PH) dr. Soepriyo membantah tudingan tersebut dan merasa keberatan.

Ansorul Huda, SH. MH, Penasehat Hukum dr. Soepriyo Iman mengaku sangat keberatan atas beberapa pemberitaan yang menuding kliennya melakukan pemalsuan akta cerai seperti yang diberitakan beberapa media masa.

Menurut Ansorul Huda, akta cerai yang dimiliki kliennya dan yang telah digunakan kliennya menikah adalah akta cerai yang dikeluarkan oleh PA Kediri nomor 1862 / AC / 2008 / PA / Msy. Kab. Kdr.

“Klien kami tidak memalsukan akte nikah. Justru sebaliknya terkait pemalsuan ini, akta nikah yang menjadi sengketa hukum selama ini adalah akta nikah No: 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995. Akte nikah ini yang justru cacat hukum atau palsu. Bahkan terkait kepalsuan akta nikah tersebut yaitu Ida Nuraini sendiri (pelapor.red)  telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jatim sesuai Laporan Polisi Nomor LPB/1135/VII/2015/UM/SPKT,  Tanggal 28 Juli Tahun 2015. Atas dugaan kasus Pemalsuan akta nikah yang jadi sengketa,” ungkap  Ansorul Huda kepada beritablitar.com, Selasa (23/01/2018).

Lebih lanjut Ansorul Huda menyampaikan, selain itu bahwa antara kliennya dengan Ida Nuraini hanya melakukan pernikahan secara siri dan telah bercerai secara siri yang selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya.

“Kami tegaskan, jadi permasalahannya bukan terkait pemalsuan surat nikah. Namun klien kami dituduh menikah tanpa seijin istri sebelumnya. Padahal dengan Ida Nuraini, klien kami hanya menikah siri, sehingga tidak perlu akta cerai denganya untuk  menikah. Untuk itu kami mengajukan PK”, tandas Ansorul Huda.

Tim PH dr. Soepriyo Iman menambahkan, sebelum melaporkan ke Polres Blitar, pelapor Ida Nuraini mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Mojokerto. Dari permohonan tersebut ditemukan fakta hukum, bahwa antara Ida Nuraini dan klienya tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah, baik secara agama maupun melalui  Kantor Urusan Agama (KUA) Mojokerto.

Ansorul Huda menambahkan, selain itu, dalam permohonan di PA Mojokerto juga ditemukan fakta hukum, bahwa Ida Nuraini tidak pernah menghadap ke KUA maupun menerima ucapan ijab qobul dari dr. Soepriyo Iman. Serta Ida Nuraini tidak pernah menghadirkan wali nikah (ayah pelapor). Dan perlu diketahui, bahwa pengurusan akta nikah tersebut dilakukan oleh Ida Nuraini sendiri tanpa sepengetahuan kliennya, karena pada tahun 1995, kliennya masih terikat pernikahan.

“Fakta hukum tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Mojokerto pada 11 Desember 2014 lalu, dengan Nomor Putusan 1540/Pdt.G/2014/ PA Mr, dan juga putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Putusan : 064/Pdt.G/2015/ PA Mr yang diputuskan pada 16 Juni 2015”, imbuhnya.

Menurut Ansorul Huda, bahwa data-data yang ada dalam akta nikah yang digunakan untuk mendakwa tersebut secara kasat mata jelas sangat jauh dengan identitas kliennya.

“Jika dilihat dari fisiknya yang sudah tua, masak klien kami lahir tahun 1968. Sedangkan anak dari klien kami yang pertama lahir tahun 1970. Kan tidak masuk akal”, terangnya.

Data yang terdapat di dalam akta nikah Nomor : 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 yang diduga dipalsukan oleh Ida Nuraini tersebut digunakan untuk melaporkan dan kemudian mendakwa dr. Soepriyo Iman.

“Perlu diketahui, bahwa data klien kami ini  sangat berbeda, baik nama, tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, pendidikan, yang semuanya tidak sama dengan data klien kami. Saya yakin masyarakat sangat mengenal klien kami”, paparnya.

Disampaikan Ansorul Huda, ketidakbenaran data tersebut, juga dibenarkan oleh pihak KUA MoJokerto dalam surat keterangan Nomor : KK.15.11.10/PW.01/236/2016. Bahwa data yang tercatat dalam akta nikah tersebut bukan data-data dr. Soepriyo Iman.

“Bahkan Jaksa Penuntut, juga menunjukan bukti yang sama, bahwa data yang ada di dalam akta nikah yang digunakan untuk mendakwa adalah Supriyo bin Suparno yang lahir pada tahun 1968, orang Mojokerto. Ini bukan identitas klien kami”, tegas Ansorul.

Selain itu, lanjut Ansorul, ketidak benaran tersebut juga didukung dengan hasil Lapforensik Polda Jatim yang mengatakan, bahwa tanda tangan yang ada dalam akta tersebut bukanlah tanda tangan dr. Soepriyo Iman.

“Saat ini klien kami telah berusaha memperjuangkan hak hukumnya melalui upaya hukum PK. Karena klien kami mengakui tidak pernah melalukan pernikahan secara sah, dan tidak terima disangkakan telah melakukan perbuatan sebagai dimaksud disangkakan pasal 279 KUHAP. Karena pada saat menikah, status klien kami adalah duda dan memiliki akta cerai duda dari PA Kediri. Sementara dengan Ida Nuraini juga telah bercerai secara siri karena menikahnya siri”, ungkapnya.

Untuk itu pihaknya (kilennya), terus berjuang untuk melawan penzaliman atas nama hukum dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan hukum. Perjuangan tersebut bukanlan tanpa dasar, melainkan didukung atas fakta dan bukti berupa Putusan PA Kediri Nomor : 1362 / Pdt.G / 2016 /PA.Kab.Kdr yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap. Dimana salah satu amar putusnya menyatakan, Akta Nikah No: 511/63/XII/95 tangal 17 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Mojokerto yang selama ini digunakan oleh pelapor Ida Nuraini untuk melaporkan kliennya adalah cacat hukum. (*)

Edarkan Ribuan Pil Dobel L, Warga Selopura Dibui  
Pansus Ngotot Rekom Tanah Pengganti, Banyak Anggota Dewan Berurusan Hukum  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.