Asset Pemkab Blitar di Jatilengger lebih besar dari pada tanah pengganti yang diajukan PT. BPPM

BERITABLITAR.COM – Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menganggap, tanah pengganti Jatilengger nilai dan luasnya tidak sebanding atau lebih rendah dengan asset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger.   

Untuk memastikan tanah pengganti asset Pemkab Blitar di Jatilengger tersebut, tim investigasi KRPK meninjau langsung tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Satreyan RT.2 RW.2 Kecamatan Kanigoro seluas 7.140 meter persegi.

Hasil investigasi, tim KRPK menemukan bahwa tanah pengganti di Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tersebut, hanya seluas 7.145 meter persegi. Bahkan lokasinya di jalan desa masuk ke dalam hingga 1 kilometer, juga jauh dari fasilitas umum. Sementara aset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger seluas 20.865 meter persegi, lokasinya tepat di jalur ramai, jalan provinsi, juga dekat fasilitas umum.

Tanah Asset Pemkab Blitar di Jatilengger di tepi jalan Provinsi

Atas investigasinya tersebut, KRPK menilai proses tukar guling asset Pemerintah Kabupaten Blitar ini benar-benar terjadi ketidak seimbangan, karena nilai tanah pengganti tersebut lebih rendah dari tanah aset Pemkab di Jatilengger.

“Ini Aneh sebuah proses tukar guling aset pemerintah yang tidak seimbang, dan terkesan kejar tayang”, kata Ketua Umum KRPK Muhammad Trijanto kepada beritablitar.com, Selasa (23/01/2018).

Lokasi tanah pengganti di jalan desa masuk ke dalam hingga 1 kilometer

Untuk itu Trijanto mengingatkan Pansus Jatilenger agar bekerja obyektif dan profesional. Mengingat anggota pansus Jatilengger diduga ada yang terlibat dalam proses tukar guling tanah asset Pemkab Blitar yang terletak di Desa Jatlengger yang saat ini sudah dijadikan Perumahan Puri Ponggok Indah. Dan jika tetap ngotot memberi rekomendasi tukar guling asset Jatilengger, Trijanto mengingatkan Pansus Jatilengger dan anggota DPRD Kabupaten Blitar bersiap-siap berurusan dengan hukum.

“Ingat kalau Pansus Jatilengger DPRD Kabupaten Blitar nanti tetap bersikukuh merekomendasi tanah pengganti untuk disyahkan sebagai aset Pemkab Blitar dalam Rapat Paripurna, maka konsekuensinya banyak anggota DPRD yang bakal berurusan dengan masalah hukum”, tegas Trijanto.

Lokasi tanah pengganti di jalan desa masuk ke dalam hingga 1 kilometer

Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, bahwa pembentukan Pansus Jatilengger tersebut, karena adanya Surat Bupati Blitar No. 032/538/409.212/2014 tanggal 21 Mei 2014, perihal Permohonan Persetujuan Tukar Guling Tanah Asset Pemkab Blitar yang terletak di Desa Jatlengger, dan yang ditanda tangani oleh Hery Nugroho (mantan Bupati Blitar.red).

“Di dalam surat Bupati tersebut disebutkan, bahwa PT. BPPM telah menyerahkan tanah Pengganti yang nilainya setara dengan uang sebesar Rp.1.706.460.000, hasil kajian yang dilakukan oleh Appraiser and Consultan KJPP Iwan Nachron dan Rekan yang ditunjuk oleh PT. BPPM. Seharusnya yang menafsir dari lembaga appraiser yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemkab Blitar, bukan yang ditunjuk pengembang”, jelasnya.

Trijanto menambahkan, hasil kajian yang dilakukan oleh Appraiser and Consultan KJPP Iwan Nachron dan Rekan tersebut diketahui tanah pengganti yang diajukan oleh PT. BPPM adalah tanah yang terletak di Kelurahan Satriyan RT.2 RW.2 Kecamatan Kanigoro seluas 7.140 meter persegi. Sedangkan tanah asset Pemkab yang ada di Jatilengger seluas 20.865 meter persegi. Itu artinya nilai tanah pengganti lebih rendah dari aset Jatilengger.

“Jadi kalau tanah penggantinya tidak sebanding nilainya, bisa dikatakan akan merugikan negara”, pungkas Ketua Umum KRPK. (*)

Tim PH dokter Soepriyo Iman Bantah Kliennya Palsukan Dokumen  
Antisipasi Penimbunan, Satgas Pangan Sidak Gudang Beras  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.