Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto

BERITABLITAR.COM – Terkait tanah pengganti Jatilengger, Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menganggap, tanah pengganti Jatilengger tersebut nilai dan luasnya tidak sebanding atau lebih rendah dengan asset Pemerintah Kabupaten Blitar di Jatilengger.

Menurut Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto, sesuai dokumen yang dia miliki, luasnya tanah pengganti hanya 1/3 dari aset Jatilengger. Bahkan nilai asetnya juga tidak sebanding,

“Berdasarkan dokumen kami, aset Jatilengger ditaksir Rp 1, 3 miliar (neraca Pemkab Blitar tahun 2003), sedangkan lahan penggantinya senilai Rp 1,7 miliar (di tahun 2014)”, kata Mohamad Trijanto, Senin (22/01/2018).

Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, seharusnya tim penilaian aset yang ditunjuk pemerintah bukan versi rekanan. Menurut Trijanto, bahwa tanah pengganti Jatilengger yang akan dijadikan bahan utama pansus, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena telah menabrak banyak aturan. Dan jika kasus tersebut di SP3 kan, pihaknya akan mempraperadilkan, agar  dibuka kembali kasus tersebut. “Kami melihat ada konflik kepentingan terlalu besar”, tandas Trijanto

KRPK meminta, agar komposisi Pansus Jatlengger direvisi kembali, agar rekomendasi pansus nanti bisa berkualitas, porposional, dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Kalaupun pansus tetap dilanjutkan dengan tanpa melakukan proses kaji ulang terkait obyek tanah pengganti, maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru.

“Kalau hal ini jadi keputusan di Paripurna nanti, maka ada kerugian besar pada aset Pemkab Blitar”, tandas Trijanto.

KRPK sebagai pelapor dugaan korupsi Jatilengger, imbuh Trijanto, seharusnya juga diberikan informasi terkait keputusan SP3 dari Kejaksaan Agung.

“Baru hari ini pelapor mengetahuinya, itupun melalui media masa. Kita tanya ke Kajari Blitar hari ini, ternyata Kejaksaan juga menerima salinan SP3 dari Kejagung. Ada apa ini?”, ujar Trijanto.

KRPK akan mempraperadilkan, jika SP3 tersebut bener adanya, agar kasus tersebut dibuka kembali. Karena banyak aktor intelektual di legislatif maupun eksekutif yang terlibat dan belum mempertanggungjawabkan secara hukum.

“Setelah kita terima SP3 nanti, kita bakal mempraperadilkan agar kasus ini dibuka kembali”, tegas Trijanto.

Sementara anggota Pansus Jatilengger, Wasis Kunto Atmojo mengaku, jika pihaknya akan bekerja secara profesional.

“Lihat hasil akhir pansus. Kami bekerja secara profesional”, tegas Wasis Kunto Atmojo. (*)

Empat Gepeng Asal Luar Kota Dipulangkan Tim Gabungan  
Fraksi Golkar Nilai Tanah Pengganti Tidak Sebanding Dengan Aset Jatilengger  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.