Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto

BERITABLITAR.COM – Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyoroti  dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger yang dibentuk pada Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/01/2018) kemarin. Karena anggota Pansus terkait penyelesaian permasalahan tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok tersebut beranggotakan orang-orang yang dinilainya bermasalah.

Ketua KRPK Mohamad Trijanto mengatakan, dalam Pansus yang baru dibentuk tersebut ada beberapa anggota DPRD periode lama yang diduga ikut terlibat di dalam permasalahan tersebut. Trijanto berharap Pansus ini benar-benar netral dan bisa mengusut tuntas permasalahan tukar guling aset milik Pemkab Blitar tersebut.

“Untuk menjaga kenetralan, sebaiknya komposisi pansus Jatilengger di DPRD Kabupaten Blitar itu diisi oleh orang-orang yang tidak bermasalah dan diduga tidak ikut terlibat dalam dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 milar”, kata Mohamad Trijanto, Jumat (19/01/2018).

Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat itu (2007) diduga telah membuat keputusan terkait aset Jatilengger dengan landasan surat dari Komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Dan penanganan kasus korupsi tersebut masih berjalan di Kejaksaan Agung.

Menurut Trijanto, sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor dalam putusan dengan terdakwa Agus Budi Handoko disebutkan, bahwa terdakwa hanya turut serta. Sedangkan pemeran utama dalam korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 1, 3 miliar ini adalah mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat itu.

“Dalam putusan Majelis Hakim Tipikor, terdakwa Agus Handoko hanya turut serta, bukan pemeran utama. Saya harap pansus tidak menyembunyikan para pemeran utama”, tandasnya.

Trijanto khawatir, jika anggota Pansus Jatilengger ini diisi orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Jatilengger, akan bernasib sama seperti Pansus Hak Angket KPK di DPR RI beberapa waktu yang lalu.

“Uang negara diduga bakal dihambur-hamburkan tanpa basa-basi untuk melindungi politisi sejawat yang diduga terlibat kasus korupsi. Adakah aliran dana miliaran rupiah untuk setiap Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar guna mengegolkan konspirasi politik yang dibungkus Sidang Paripurna terkait aset Jatilengger”, jelas Mohamad Trijanto.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Pansus Jatilengger, Endar Suparno, SH menegaskan, bahwa Pansus Jatilengger ini akan trnasparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Terkait pidana dan perdata merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), bukan kewenangan legislative.

“Yang menutup-nutupi itu siapa, pansus ini terbuka. Yang kami undang, kejaksaan, kepolisian, inspektorat, pihak ketiga, dan pihak terkait lainnya. Jika pemeran utama tersebut terungkap dan dijadikan tersangka, itu merupakan kewenangan Kejaksaan bukan kewenangan pansus”, pungkas Endar Suparno. (*)

Pick UP Disambar Kerata Api Hingga Ringsek  
Pemkab Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD, Lahan Pengganti Dianggap Sudah Sesuai  
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.