Bupati Blitar Rijanto menyampaikan penjelasan terhadap permasalahan tanah aset di Jatilengger, dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Blitar

BERITABLITAR.COM – DPRD Kabupaten Blitar telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemkab Blitar di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok yang kini sudah menjadi perumahan. Dengan demikian, aset milik Pemkab Blitar yang sepuluh tahun menjadi polemik tersebut, kini mulai ada titik terang.

Bupati Blitar, Rijanto  dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/01/2018) menyampaikan penjelasan terhadap permasalahan tanah aset Pemkab Blitar di Jatilengger.

Dalam penyampaiannya Rijanto menjelaskan, bahwa permasalahan aset Pemkab di Jatilengger tersebut yang hingga kini tak kunjung selesai, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki beberapa catatan.

Secara garis besar catatan BPK RI tersebut diantaranya, mencakup setoran dan kekurangan setoran yang menjadi kewajiban PT Bima Peri Permai Makmur (BPPM), serta menyelesaikan tanah Jatilengger dengan mekanisme tukar guling atau menerima ganti rugi dalam bentuk uang.

“Untuk ganti rugi atau tukar guling, BPK RI menyatakan hingga kini belum selesai. Namun terkait setoran sudah tidak ada masalah, sudah selesai”, papar Rijanto, Rabu (17/01/2018).

Penyampaian penjelasan Bupati Blitar, direspon 6 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Blitar. Selanjut bersama pimpinan DPRD langsung melakukan rapat internal. Hasil rapat 6 Fraksi yang terdiri dari Fraksi Gerakan Pembangunan Sejahtera (GPS), Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, dan Fraksi PAN bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait permasalahan aset Pemkab di Jatilengger Kecamatan Ponggok tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, Edy Masna mengatakan, permasalahan aset Jatilengger ini menjadi pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikannya. Karena permasalahan ini berlangsung sejak tahun 2007, namun hingga kini belum terselesaikan.

“Fraksi Demokrat menyetujui akan dibentuknya pansus untuk menyelesaikan masalah aset Pemkab ini, Kita akan mendelegasikan anggota Fraksi Demokrat untuk masuk dalam anggota pansus”, tegas Edy Masna.

Sementara Ketua Fraksi GPS DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, juga menyepakati dibentuknya Pansus penyelesaian masalah aset Pemkab di Jatilengger. Karena, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Mengingat sudah banyak ratusan keluarga yang menempati perumahan di aset tanah milik Pemkab tersebut.

“Karena sampai saat ini status tanah Jatilenger tersebut tidak jelas, maka perlu penyelesaian secepatnya,. Pembentukan pansus ini, salah satu upaya mempercepat penyelesaiannya”, kata Mujib.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menegaskan, dengan dibentuknya Pansus ini, pihaknya yakin penyelesaian tanah aset Pemkab di Jatilengger bisa segera diselesaikan.

“Pansus akan diberikan jenjang waktu 1 bulan atau maksimal 1,5 bulan untuk meyelesaikan masalah ini”, tegas Suwito Saren Satoto. (*)

Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pilgub Jatim 2018 Disosialisaskian
Empat Pengedar Pil Koplo Dibekuk, Satreskoba Polres Blitar Kota Panen Tangkapan
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.