Puluhan guru honorer hearing bersama DPRD Kota Blitar untuk mempertanyakan statusnya di Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar juga terkait honornya yang sangat rendah

BERITABLITAR.COM, Kepanjenkidul – Puluhan guru tidak tetap (GTT) di Kota Blitar Rabu (09/01/2018) mengadu ke dewan. Ini terkair honor yang diterima masih jauh dari upah minimum kota (umk) Blitar.
Dari pantauan beritablitar.com, puluhan gtt yang tergabung dalam Forum Sukwan Sekolah Negeri Kota Blitar (Forwara) ini mendatangi kantor DPRD Kota Blitar sekitar pukul 09.00, kemudian menggelar hearing.Para honorer ini ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Totok Sugiarto, dan anggota komisi 1 dan komisi 3.

Ketua Forwara, Arif Bawana K menegaskan, datang dan menemui anggota dewan ini ingin mempertanyakan status di Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Karena menurutnya, gtt juga peran penting dalam mendidik siswa.

“Tenaga pendidik yang PNS sangan kurang. Jadi yang mengisi kekosongan, ya kami ini para gtt ini,” tegasnya.

Tapi, kenyataannya, beber Arif, gtt tidak mendaptkan jasa kerja yang sesuai. Makanya kami ingin mengadu kepada wakil kami di dewan ini, agar mengetahui kondisi kami. “Kami tidan meminta honor yang besar, tapi minimal sesuai dengan umk,” pintanya.
Gaji honorer diKota Blitar dari sekolah masih dibawah Rp 500. Saat ini, dirinya sedang mendata jumlah honorer di Kota Blitar. Data itu akan dijadikan DPRD sebagai acuan.

“Kalau sesuai pendataan kita sampai awal Desember 2017 lalu, jumlah tenaga guru honorer sebanyak 331 dari SD dan SMP. Namun ada sebagian TK yang dinegerikan, kurang lebih ada tambahan 16 orang. Jadi totalnya sekitar 347,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, secara prinsip sesuai jargon APBD Kota Blitar yang pro rakyat, semua belanja kebutuhan daerah yang berkaitan dengan peruntukannya untuk rakyat akan tetap dilakukan.

Namun ia mengaku, baru mengetahui ada ratusan gtt yang tidak mendapatkan honor yang sesuai. yang honornya masih dibawah umk. Dan DPRD akan melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan. “Ya, tentu kita lihat dulu kekuatan anggaran.Kalau memang dimungkinkan, ya, kami akan perjuangkan,”jelas Totok.

Totok menambahkan, pada APBD Kota Blitar 2018 ini ada Rp 243 miliar atau 27,7 persen anggaran APBD untuk pendidikan. “Ya selanjutnya kita minta data secara rinci, sehingga bisa membuat kebijakan untuk menganggarkan. Ini untuk mengukur anggara yang dimiliki,” ungkapnya. (*)

Merokok Atau Lipstik Bukan Penyebab Pelajar SMP di Blitar Bunuh Diri  
Pelajar SMP Terjun Ke Sungai Belum Ditemukan
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.